Keempat, kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya konservasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan di Flores pada umumnya sebagai bentuk investasi jangka panjang merawat alam yang menjadi magnet pariwisata Flores.
Kelima, kami mendesak Pemerintah untuk mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan konservasi dan pariwisata di NTT,” Jelasnnya.
Berdasarkan tuntutan tersebut, Ketua DPRD Manggarai Barat,Edistasius Endi bersepakat dengan Massa aksi yang hadir, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, semua fraksi anggota DPRD Mabar beserta utusan dari FORMAPP akan berangkat ke Jakarta untuk menemui Kementrian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan DPR RI, bertujuan untuk menyampaikan penolakan itu.
Baca Juga: Musda Partai Golkar Mabar, Rofinus Rahmat Terpilih Menjadi Ketua DPD
Lebih lanjut, Edi Endi menjelaskan dihadapan FORMAPP Mabar, bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, Pihaknya sudah pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan perihal Penolakan Pembangunan Sarpras atau Geopark di Pulau Rinca yang direncanakan itu.
Dan pada tanggal 21 Februari 2020, lanjut Edi Endi sudah mengirimkan surat yang kedua, dengan perihal yang sama, tetapi lagi-lagi kewenangan berada di Pemerintah Pusat.
“Kami sudah dua kali mengirimkan surat penolakan, tetapi itu semua kewenanganya ada di pemerintah pusat, kalau Negara ini mendelegasikan ke 30 orang di daerah, mungkin hari ini juga kami sudah tanda tangan surat penolakan pembangunan Sarpras atau Geopark di Pulau Rinca,” Tegas Edi Endi.
Baca Juga: Telan Anggaran Miliar Rupiah, Proyek Irigasi Wae Denger Terkesan Mubazir
Blasius Janu, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari partai Hanura, juga dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya menolak pembangunan yang akan dilaksanakan itu.
“Di tempat ini saya sampaikan, saya menolak pembangunan Sarpras atau Geopark di Pulau Rinca, dengan catatan demo jangan berhenti, bila perlu semua nelayan tutup akses disana dan nanti kita akan kirim perwakilan adik-adik ini dari FORMAPP untuk bersama-sama menyampaikan penolakan ke Pemerintah Pusat di Jakarta,” katanya.
Laporan : Volta
