Ia mengatakan selalu ada anggaran dari pemerintah daerah untuk capacity building jajaran pemda termasuk kepala daerah. Di satu sisi, juga ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas.
“Namun kemudian Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian Dalam Negeri demi meningkatkan kapasitas kepala daerah terpilih yang tidak semuanya dari latar belakang birokrat,” kata Bima.
“Kemendagri yang bertanggung jawab sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah dengan menggunakan anggaran Kemendagri. Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri,” tambahnya.
Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21 Februari 2025 mendatang. Sehari sebelumnya Prabowo melantik ratusan kepala daerah yang tak ada perkara hasil pemilu lagi di Mahkamah Konstitusi (MK).
