“Trend positif tersebut, janganlah membuat kita lengah, namun harus meningkatkan kewaspadaan. Namun ternyata potensi radikalisme cenderung lebih tinggi di kalangan perempuan, masyarakat urban dan generasi yang lebih muda (milenial dsn gen z), serta pada mereka yang aktif mencari dan menyebar konten keagamaan di internet dan sosmed. Radikalisme terhadap kaum perempuan merupakan fenomena terbaru, dimana perempuan sekarang tidak hanya menjadi korban, tetapi menjadi pelaku aksi terorisme, seperti yang terjadi di Surabaya dan Sibolga. Tantangan inilah yang harus direspon dengan cepat oleh FKPT dengan membentuk bidang khusus Perempuan dan Anak pada FKPT,” pinta deputi I BNPT yang hadir mewakili Kepala BNPT.
Pada penutupan rakernas ini juga hadir mewakili Wakil Gubernur NTT, Asisten III Sekda Provinsi NTT sekaligus Ketua FKPT NTT, Ibu Johana E. Lisapaly, SH, M. Si. Dalam sambutannya, Asisten yang membidangi Administrasi Umum memberi apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang telah memilih Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, sebagai tuan rumah penyelenggara Rakernas FKPT kedelapan ini.
“Ini membuktikan bahwa NTT sebagai Nusa Terindah Toleransi yang sementara dibenahi dan didandani menjadi New Tourism Territory, menjadi tempat yang sangat aman dan nyaman untuk dinikmati, apalagi saat ini, khusus di Labuan Bajo, sebagai destinasi Super Premium tengah dipersiapkan dengan maksimal agar dapat sukses menjadi tuan rumah KTT G-20 dan ASEAN Summit 2023. Suksesnya Penyelenggaraan Rakernas ini menjadi salah satu modal dan kekuatan untuk makin memantapkan kesiapan NTT sebagai tuan rumah pada berbagai event berkelas dunia. Ini juga memastikan bahwa Indonesia pada umumnya sangat aman untuk menyukseskan agenda akbar dunia tersebut. Pemerintah Provinsi NTT sendiri telah secara tegas menolak radikalisme dan terorisme ada dan berkembang di bumi Flobamorata, karena hal ini akan menghambat proses pembangunan di NTT, tegas mantan Kaban Kesbangpol Provinsi NTT.
Lebih jauh, mantan Penjabat Walikota Kupang ini mengatakan bahwa Pemprov NTT telah membentuk FKPT sejak 2015 dan telah menyusun sebuah model kebijakan untuk memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang didasarkan pada kearifan lokal, serta berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat disinergikan dengan upaya pencegahan terorisme di NTT, agar visi NTT bangkit, NTT sejahtera dapat terwujud.
