“Nanti saya pasti kesana untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi masyarakat setempat,”ungkapnya.
Dirinya pun berharap kepada tenaga pendidik baik dari sekolah induk maupun di TRK Dangka untuk proaktif memberikan data dan informasi kepada dinas terkait dan bila perlu mengandeng masyarakat mendesak pemerintah agar segera mendefinisikan TRK tersebut.
“Ini sangat penting dilakukan sehingga pembangunan infrastruktur dapat dipenuhi pemerintah dan tugasnya sebagai Wakil Rakyat mengawal apa yang menjadi tuntutan masyarakat,”tegasnya.
Ia juga menyebutkan, pendidikan merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka wajib hukumnya dipenuhi oleh pemerintah.
Sementara, Pelaksana Tugas (plt), TRK Dangka, Thomas Sardin, kepada SwaraNTT.Net, mengaku sudah menjalani pembelajaran di TRK ini selama 2 tahun 6 bulan dengan jumlah rombongan belajar 3.
