Dijelaskan Kadis Frans Gero, penentuan kelulusan PPPK, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Sebagai pemerintah kata dia, pihaknya tetap memperjuangkan sejumlah nasib para guru yang dinyatakan lulus namun tak ada tempat mengajar. Selain itu, ada formasi namun tidak ada pelamar yang lulus.
“Point-point ini, kami harus sampaikan ke pengambil kebijakan di pemerintah pusat,” jelasnya dihadapan para guru di SMPN 3 Ruteng Watu Benta.
Untuk formasi guru tes PPPK tahun anggaran 2023, sebutnya akan mengusulkan formasi guru kelas dan guru mata pelajaran.
Dihadapan para guru, Kadis Frans Gero, menegaskan, sebagai pimpinan di Dinas Pendidikan Manggarai, dirinya bertanggungjawab terkait tes PPPK guru.
Berdasarkan pengalaman peserta tes PPPK yang masuk passing grade pada tahun 2021, dirinya bersama sejumlah anggota DPRD Manggarai, mengikuti RDP di komisi 10 DPR RI, dan hasilnya kata dia, diakomodir.
