Sementara itu, Perwakilan Ketua Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Provinsi NTT, Taurussanty Padang S.Pi, selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi NTT, menyampaikan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi, yaitu sistem dan proporsi penganggaran Pemerintah.
Menurutnya, proporsi penganggaran terkait dengan AMPL masih harus dikaji secara adil dan merata di antaranya yaitu :
1 STBM-GESI: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan prinsip Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial.
2 Berketahanan Iklim: Tangguh dan mampu beradaptasi terhadap nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
“Selain dukungan kebijakan dan anggaran, serangkaian strategi implementasi perlu diperhatikan guna menata arah kebijakan yang mampu menjembatani semua kepentingan,
termasuk memperhatikan aspek-aspek GESI3, seperti terjaminnya keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi perempuan, anak, dan orang dengan disabilitas,” kata Taurussanty.
Dr. Anas Ma’ruf, MKM, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, ikut
menanggapi pentingnya strategi kolaboratif untuk mewujudkan STBM-GESI yang
berketahanan iklim dan penganggarannya. Menurutnya, tak hanya pemerintah, lembaga lain, termasuk lembaga swadaya masyarakat, juga dapat mengakselerasi pencapaian target ini.
“Semuanya memiliki peran. Jadi, bagaimana peta jalan dan strategi
masing-masing bisa dikolaborasikan menjadi satu langkah yang konkret menuju sanitasi untuk semua di tahun 2030 nanti. Kita perlu mewujudkan akses air dan sanitasi yang tanpa terkecuali, termasuk bagi anak, perempuan, lansia, dan orang dengan disabilitas,” tambah Anas.
Setelah peluncuran kampanye ‘STBM-GESI Berketahanan Iklim’, Plan Indonesia akan
bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat untuk mendorong pembangunan
fasilitas WASH yang inklusif dan tangguh terhadap krisis iklim, termasuk di wilayah Kota
Kupang.
