BANDUNG, SwaraNTT.Net – Pemerintah mengamankan supply 100 juta dosis vaksin untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui kesepakatan pembelian di muka antara Bio Farma dengan AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis, dan Indofarma dengan Novavax sebanyak 50 juta dosis.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari Badan POM ke Bio Farma sebagai pengakuan bahwa fasilitas produksi Bio Farma untuk vaksin COVID-19 sudah siap digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. Proses ini disaksikan oleh Menteri Kesehatan bersama Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri I BUMN, dan Kepala Badan POM di Kantor Biofarma (30/12/2020)
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa pemerintah indonesia telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pengadaan vaksin. Indonesia satu dari sedikit negara yang telah mengamankan suppy vaksin untuk keperluan dalam negeri. Selain itu sebagai wujud pemerataan vaksin di dunia, Indonesia juga berkontribusi melalui CEPI untuk pengadaan vaksin dunia.
“Dalam track multilateral, proses diplomasi kita telah bekerja dengan WHO GAVI dll dalam rangka mengamankan akses vaksin melalui AMC (Advance Market Commitment), dengan perolehan 3-20 persen jumlah penduduk. Kita akan terus mengawal proses ini,” tegas Retno
Selain itu kerjasama juga dilakukan dalam rangka pertukaran data scientific untuk pemanfaatan EUA. Hal ini sejalan dengan arahan presiden bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia tetap yang utama.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini pemerintah berkejaran dengan waktu dalam menanggulangi COVID-19. Pembelian vaksin dari covavax dan astrazeneca yang dilakukan pemerintah indonesia memberikan kepastian kepada masyarakat indonesia atas produk vaksin yang nanti akan digunakan. Segera setelah EUA diberikan, Kementerian Kesehatan akan bergerak cepat untuk mendistribusikan vaksin dan melakukan proses vaksinasi
“Tahap pertama penyediaan dan persetujuan vaksin insya allah dalam waktu 1-2 minggu. Sehingga kami di Kemenkes bisa masuk memikirkan tahap 2 mendistribusikan vaksin ke seluruh pelosok wilayah Indonesia dalam waktu yang singkat untuk diberikan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat Indonesia” jelas Budi
