Jakarta, SwaraNTT.Net – Mendukung ketersediaan pangan nasional, khususnya rencana impor beras, Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, serta Direktur Umum Perum Bulog dan Direktur Utama BUMN Klaster Pangan, Senin (15/3/2021).
Terkait hal tersebut, anggota komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema, dalam RDP itu mempertanyakan rencana impor beras, membahas food estate, dan meminta penjelasan tentang efektivitas penggunaan serum untuk mengatasi Flu Babi Afrika (ASF).
PERTAMA, apa yang dilakukan Kementan untuk menentang kebijakan impor di tengah produktivitas beras yang tinggi?
Diketahui, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021. Impor tersebut dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk menambah cadangan beras tahun 2021.
Menurut Kementerian Koordinator Perekonomian, alasan pendukung impor adalah menjaga ketersediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton.
Karena cadangan beras yang dimiliki pemerintah RI rata-rata 340 ribu ton, masih jauh dari rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian (Food Agriculture Organization) yakni sebanyak 1,1-1,8 juta ton. Artinya, rujukan impor pemerintah berdasarkan data cadangan beras dan rekomendasi hitung dari FAO.
Namun, rujukan data tersebut sangat kontradiktif dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ada potensi peningkatan produksi padi pada tahun 2021.
Menurut BPS, potensi produksi padi subround Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama pada 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.
Dalam paparan Kementan, perkiraan ketersediaan beras dari Januari – Mei 2021 sebesar 24,901 juta ton. Sementara, perkiraan kebutuhan sebesar 12,336 juta ton, sehingga terjadi surplus beras sebesar 12,565 juta ton. Artinya, data BPS dan Kementan menunjukkan produktivitas beras kita mencukupi (surplus) sehingga tidak perlu mengimpor.
