Kehadiran para oligark menjadi sebuah ancaman yang besaar bagi demokrasi di Indonesia. Hal tersebut tidak bisa disangkal melihat nilai-nilai dalam demokrasi kian memudar seiring dengan menguatnya para oligark. Meskipun Indonesia tetap memakai demokrasi sebagai bentuk negara, namun dalam praktiknya selama ini kepentingan pribadi jauh di atas kepentingan bersama seolah-olah terdapat suatu piramida dalam praktik politik Indonesia. Dalam bukunya The Open Society and Its Enemys, Popper menjelaskan terdapat dua hukum yang saling berhubungan yakni hukum alam dan normatif. Hukum alam menggambarkan keteraturan yang ketat dan tidak berubah-ubah, yang pada kenyataannya berlaku di alam (dalam hal ini, hukum adalah pernyataan yang benar) atau tidak berlaku (dalam hal ini hukum salah) (Karl Popper, 2013).
Dalam hukum normatif, baik berupa undang-undang atau perintah moral dan dapat diubah. Hal ini mungkin digambarkan sebagai baik atau buruk, dapat diterima atau tidak dapat diterima; namun hanya dalam pengertian metaforis saja hal tersebut dapat disebut ‘benar’ atau ‘salah’, karena hal tersebut tidak menggambarkan sebuah fakta, namun memberikan arah bagi perilaku kita .
Epilog
Penyetujuan demokrasi sebagai bentuk negara Indonesia bukanlah tanpa alasan yakni demi mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Namun, dalam penerapannya selama ini kepentingan bersama atau bonum commune kini lebih menjadi kepentingan individu-individu yang memilki kekuatan ekonomi yang sangat mapan. Demokrasi kini menjadi tidak relevan lagi bagi para oligark. Kepentingan pribadi atau kelompok tertentu menjadi salah satu hal yang sangat penting tidak lain ialah untuk menimbun kekayaan. Kehadiran para oligark menjadi suatu jembatan bagi para calon yang kurang mampu dalam finansial akibat biaya politik yang tinggi.
Gagasan Karl Popper dalam konsepnya manusia terbuka menjadi relevan dalam membaca sekaligus mengatasi permasalahan ini. Gagasannya ini sangat menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu yang berkaitan erat dengan demokrasi. Sekarang ini demokrasi menjadi salah satu hal yang sangat urgen sehingga ia telah masuk dalam ranah pendidikan dalam bentuk pendidikan yang multikultural. Pendidikan yang multikultural ini digunakan atau dimanfaatkan sebagai landasan terhadap penghargaan terhadap kebebasan individu, mengutamakan kepentingan bersama atau bonum commune dan menekan perilaku penguasaan oleh kelompok-kelompok elit politik atau oligark.
