Wakil Menteri KemenPKP, Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya kolaborasi antar-kementerian dalam menyusun kebijakan yang berbasis data tunggal.
“Kami ingin memastikan bahwa program perumahan yang kami jalankan tidak hanya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga bersinergi dengan aspek sosial lainnya. Kolaborasi ini akan melibatkan data yang akurat dan regulasi yang mendukung implementasi di lapangan,” jelasnya.
Wamen PKP Fahri Hamzah juga menggarisbawahi perlunya penguatan hubungan dengan pemerintah daerah. “Integrasi program antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan efektivitas dan jangkauan program. Kendala yang selama ini muncul adalah belum terintegrasinya program pusat dengan daerah, dan ini akan menjadi fokus utama kami ke depan,” ujar Fahri.
Kementerian Sosial telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak. “Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Diskusi juga menampilkan keberhasilan pilot project Kampung Nelayan Indramayu, di mana 93 keluarga penerima manfaat (KPM) nelayan berhasil direlokasi ke hunian layak melalui kolaborasi Kemensos dengan berbagai stakeholder. Selain itu, Ditjen Perumahan Kementerian PKP telah bekerja sama dengan Kemensos dalam pembangunan dua tower rumah susun di Cipayung, Jakarta Timur, dan satu tower di Bekasi, Jawa Barat, untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2021-2022.
Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah rencana implementasi satu data nasional pada Maret mendatang. Data ini akan menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program, memastikan akurasi serta efisiensi penggunaan sumber daya.
