Dengan asumsi semua pembangkit, termasuk PLTU batu bara, yang direncanakan di dalam RUPTL 2021-2030 terbangun, IESR menghitung untuk mengejar target JETP, setidaknya sebanyak 8,6 gigawatt (GW) PLTU batu bara harus dipensiunkan sebelum 2030.
Langkah tersebut diikuti dengan pengakhiran operasi 7,6 GW PLTU batu bara sebelum 2040. Dari sisi kebijakan, akselerasi pengembangan energi terbarukan juga harus terus didorong, sebagaimana rilis dari IESR.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyatakan, sebagai salah satu negara ekonomi terbesar sekaligus penghasil emisi terbesar di dunia, Indonesia diharapkan menunjukan kepemimpinan dan komitmen dekarbonisasi di sektor energinya lewat kebijakan dan rencana transisi energi.
Komitmen politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus diterjemahkan ke dalam serangkaian kebijakan, regulasi dan rencana yang selaras, satu dengan lainnya.
“Ada indikasi bahwa komitmen politik Presiden Jokowi coba untuk dimentahkan dan didegradasi oleh sejumlah pihak yang enggan melakukan transisi energi, dan ujung-ujungnya ingin mempertahankan status quo, yaitu tidak mengurangi konsumsi batu bara dalam penyediaan listrik,” ucap Fabby.
