Checks and Balances
Menyoal dalam situasi demikian, ada tawaran 2 (dua) solusi. Pertama dibutuhkan peran checks and balances DPR selaku wakil yang meneriakan keluhan rakyat. DPR memiliki kewenangan mengingatkan agar Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Terutama mengingatkan telah adanya Putusan MA yang bersifat final dan mengikat, telah inkrah menganulir Pasal kenaikan BPJS. Sehingga sudah tidak elok lagi bilamana Presiden masih ngotot untuk menaikan BPJS.
Kedua, apabila DPR tidak peka untuk mengingatkan Presiden, maka terpaksa rakyat harus kerja keras lagi untuk melakukan uji materil ke MA. Namun problemnya, jika oleh MA kembali dibatalkan, dan esok hari Presiden kembali tidak patuh dan ngotot menerbitkan Perpres lagi, maka jaminan perlindungan hak atas kesehatan rakyat yang wajib dipenuhi negara hanya menjadi drama yang bertubi-tubi tak berkesudahan dan tidak ada ujung kepastian hukumnya.
Komentar