Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan apabila pengelolaan keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan ada sinergitas pengelolaan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan demikian hasilnya akan berorientasi pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, Mantan Direktur BOP Labuan Bajo Flores ini menuturkan, ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk mengatur kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
“ya harus punya indikator yaitu satu, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu,kedua, tingginya penyerapan APBD termasuk ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)” katanya.
Hery menambahkan untuk anggaran Kabupaten Manggarai tahun 2021, belum sepenuhnya bisa dilaksanakan untuk menjawab Visi dan Misi paket Hery-Heri, sebab penetapannya pada saat Bupati Deno Kamelus.
“untuk anggaran tahun 2021, saya bersama pa Hery Ngabut belum semuanya bisa menjawab kebutuhan masyarakat Manggarai, karena ini masih anggaran pemerintah sebelumnya, tetapi kita akan sesuaikan dengan program mereka sebelumnya dengan program kami” jelas Hery.
Menyoal ketersediaan fasilitas Daerah untuk memperlancar aktifitas mereka sebagai Pemimpin Daerah Hery menjelaskan, kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah. Apalagi lanjutnya saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, jadi penghematan harus dilakukan.
“Silakan diatur sesuai kemampuan keuangan dan prioritas daerah. Misalnya pengadaan mobil dinas, kalaupun tidak dianggarkan pada tahun 2020, tidak apa-apa, karena kami percaya bahwa Pemkab Manggarai mengambil keputusan berdasarkan kondisi riil saat ini”imbuhnya.
