Fraksi Demokrat pun mengajukan sejumlah pertanyaan simulasi jika saja terjadi sebaran covid-19 dan ada 1.000 orang atau 0,04 persen dari total 402 ribu warga kabupaten Kupang yang positif maka di manakah mereka harus dirawat? Apakah cukup dokter dan paramedis yang merawat? Cukupkah APD atau alat perlindungan diri untuk mereka? Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pendukung? Makan minumnya bagaimana? Apakah dana tersedia cukup atau tidak? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan.
“Menurut hemat analisa kami, persiapan kita dan skenario kontinjensi kita masih sangat jauh dari harapan. Masih sangat biasa-biasa saja,” demikian kata Fraksi Demokrat.
Selanjutnya Fraksi Demokrat mendesak Pemda Kabupaten Kupang bersama pimpinan DPRD sesuai amanat instruksi Presiden Nomor 04 tahun 2020, untuk dapat melakukan realokasi APBD untuk membiayai semua rencana kontinjensi penanggulangan corona. Sebab alokasi Rp 1,5 miliar sangat sedikit. Pemda tidak bisa menyerahkan urusan corona kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi saja, tetapi aksi langsung sangat ditunggu rakyat.
Beberapa aksi langsung yang perlu dilaksanakan segera adalah melengkapi para tenaga dokter dan paramedis dengan Alat Pelindung Diri (APD), obat-obatan dan sarana prasarana yang memadai. Masyarakat juga sedang membutuhkan masker dan hand sanitizer. Kemudian sarana publik seperti pasar, terminal, rumah ibadah, gedung pemerintah sampai saat ini belum disemprot desinfektan. Termasuk edukasi cegah dini corona dengan social dan physical distancing belum banyak terdengar di pojok Kampung Kabupaten Kupang.
Komentar