Menteri Rini menjelaskan jika TNI diharapkan mampu mendukung dan melakukan transformasi digital pemerintah di internal TNI untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, berintegritas, dan adaptif. Keterpaduan layanan digital tidak hanya tentang integrasi sistem, melainkan harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Transformasi digital dan keamanan siber di lingkungan TNI perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan pertahanan modern.
Lebih lanjut Menteri PANRB memberikan apresiasi terhadap beberapa capaian reformasi birokrasi dan tata kelola yang telah diraih TNI. Dari beberapa indikator yang dilakukan pengukuran, capaian TNI secara umum sudah sangat baik. Hal tersebut menunjukkan komitmen TNI dalam membangun reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Kendati demikian pihaknya terus mendorong TNI untuk memaksimalkan ruang perbaikan, terutama dalam meningkatkan keberlanjutan dan inovasi pelayanan publik di lingkungan TNI.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dilakukan di lingkungan TNI, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 22 unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Mandiri.
“Penerapan Zona Integritas pada unit-unit kerja strategis di TNI perlu dilakukan untuk memperkuat budaya anti-korupsi serta tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
