Bahtiar menambahkan, BPK memprioritaskan pemeriksaan dengan tema pembangunan manusia dan ketahanan pangan.
Selanjutnya, yang menjadi prioritas, juga termasuk pemeriksaan atas portofolio strategis yang ditujukan untuk mendukung tema utama atau untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kecurangan, menilai penerapan kebijakan perizinan dan implementasinya, serta merespons isu strategis yang berkembang sesuai dengan masing-masing portofolio satuan kerja pemeriksaan.
“Untuk kelembagaan, memang untuk pengembangan big data analytics (untuk membantu pemeriksaan keuangan) sedang proses. Sudah digunakan, tapi belum maksimal. Tapi nanti akan kami sampaikan bagaimana rencana strategis pengembangan big data analytics. Sudah dilakukan termasuk untuk memeriksa belanja perjalanan dinas, kami sudah menggunakan itu semua,” kata Bahtiar.
Pada kesempatan tersebut, BPK mengusulkan efisiensi belanja APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,38 triliun dari pagu semula Rp6,15 triliun menjadi Rp4,77 triliun. Usulan ini telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI dan selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Secara rinci, belanja pegawai dalam anggaran BPK tidak terjadi efisiensi atau tetap dari pagu semula, yakni Rp3,3 triliun.
