Menurut Ansy, jumlah tenaga penyuluh saat ini masih sangat terbatas. Data Kementan (2020) menunjukkan penyuluh di Indonesia sebanyak 40.835 orang. Jumlah tenaga penyuluh sangat kurang untuk mendampingi 38,05 juta petani, 646.040 kelompok tani, 64.323 gabungan kelompok tani, dan 11.883 kelembagaan ekonomi petani (KEP). Rasio pendampingan penyuluh terhadap petani adalah 1:932. Artinya satu orang penyuluh mendampingi 932 petani. Ironis, penyuluh sebagai ujung tombak pertanian RI masih sangat terbatas, akibatnya tidak dapat memberikan pendampingan maksimal kepada petani.
“Keterbatasan tenaga penyuluh semakin diperparah dengan rendahnya kapasitas dan daya saing untuk mendampingi para petani. Padahal tenaga penyuluh sangat dibutuhkan untuk membantu petani agar semakin kreatif, inspiratif, dan berdaya,” tambahnya.
Ansy menjelaskan, saat ini dunia bergerak cepat memasuki revolusi industri 4.0. Bidang pertanian dan peternakan juga harus segera bertranformasi, melakukan loncatan besar dengan meninggalkan pola pertanian tradisional menuju praktek budidaya pertanian dan agroindustri berkonsep “pertanian cerdas” (smart farming). Hal ini membutuhkan kecepatan dan kreativitas, digitalisasi, bioteknologi, dan efektivitas proses dari para petani. Namun, mayoritas petani di Provinsi NTT masih bertani dengan pola tradisional, belum melek teknologi pra-pasca hingga pengolahan panen, serta belum mampu beradaptasi dengan digitalisasi tata niaga pemasaran.
“Pada umumnya petani di NTT adalah petani tradisional, masih minim pengetahuan, miskin inovasi dan kreasi sehingga sangat membutuhkan pendampingan penyuluh. Maka sangat diperlukan penguatan institusi penyuluh, peningkatan kapasitas penyuluh dan peningkatan kesejahteraan penyuluh. Atas dasar ini, kegiatan Bimtek dan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sangat urgen untuk dilakukan,” kata Ansy.
Bangun Pertanian di Perbatasan
