“Walaupun kami memiliki keterbatasan wewenang, kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mencari solusi atas permasalahan tumpang tindih antara tanah kawasan hutan dan non kawasan hutan. Kami berkomitmen untuk menjaga dan mengelola aset-aset negara dengan sebaik-baiknya,” tutur Ossy Dermawan.
Di luar kawasan hutan, Ossy Dermawan mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN terus mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memastikan seluruh tanah negara tercatat dengan jelas dan memiliki status hukum yang sah. PTSL ini diharapkan dapat mengatasi masalah sengketa dan ketidakjelasan status tanah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan aset negara.
1
/
183
Puncak HPN 2025, AJM Saluran Sembako Penanganan Stunting di Puskesmas Pagal
KONFERENSI PERS: Tanah Longsor Akibat Hujan Pipa Transmisi PDAM Tirta Komodo Patah dan Terhanyut Air
PT PLN Bantu Umat Katolik Bangun Tempat Ibadah di Mataloko Ngada
PLN UIP Nusra Beri Layanan Kesehatan Hingga Salurkan Paket Sembako Penanganan Stunting di Poco Leok
1
/
183
