Ada sekitar 525 permasalahan aset milik TNI serta Kementerian Pertahanan yang telah teridentifikasi. Wamen ATR/Waka BPN berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Namun, ia menyadari ada tantangan bagi Kementerian ATR/BPN karena keterbatasan kewenangan, terutama terkait tanah yang berada di kawasan hutan.
Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanah yang berada dalam kawasan hutan menjadi domain Kementerian Kehutanan. Dengan begitu, proses sertipikasi tanah tersebut baru dapat dilakukan setelah dilakukan pelepasan kawasan hutan.
1
/
183
Puncak HPN 2025, AJM Saluran Sembako Penanganan Stunting di Puskesmas Pagal
KONFERENSI PERS: Tanah Longsor Akibat Hujan Pipa Transmisi PDAM Tirta Komodo Patah dan Terhanyut Air
PT PLN Bantu Umat Katolik Bangun Tempat Ibadah di Mataloko Ngada
PLN UIP Nusra Beri Layanan Kesehatan Hingga Salurkan Paket Sembako Penanganan Stunting di Poco Leok
1
/
183
