Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat, S.E, menjelaskan, pada awal bulan Juli 2019 lalu kami sudah mengundang pemprov untuk sidang dengar pendapat terkait uang kesra bagi guru SMA/SMK di NTT.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan dari dinas Pendidikan NTT ke Komisi V DPRD bahwa ada penambahan data baru 2.500 guru komite dan honorer dimana pemprov sebelumnya sudah menganggarkan 11.000 guru yang akan dicairkan.
Lebih lanjut Yohanes Rumat, menjelaskan yang menjadi kendala menurut penjelasan kadis pendidikan pada saat rapat dengar pendapat dengan komisi V DPRD NTT pada bulan juli lalu bahwa, ada penambahan jumlah tenaga guru komite dan honorer, kesulitan oleh pihak dinas pendidikan untuk mendapatkan absen sejak awal bulan januari sampai bulan berjalan untuk pembayaran dan kemampuan para guru untuk tidak memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi NTT sebagai syarat nasional.
Terkait dengan hal tersebut menurut Yohanes Rumat ada tiga komponen yang mungkin menjadi kendala dalam proses pencairannya, misalnya persyaratan oleh guru yang bersangkutan masih mengalami kendala, dinas pendidikan provinsi sebagai pengguna anggaran dan sistem di bank yang birokrasinya sulit.
“Kalau sampai saat ini belum dibayar oleh pemprov NTT perlu dipertanyakan, yang tidak betul itu kepala dinas dengan seluruh jajarannya atau pola di bank yang terlalu terbelit-belit aturannya dan Kalau tidak segera dibayar oleh dinas pendidikan berarti ada yang tidak beres di dinas tersebut”, Jelasnya.
Komentar