Selain terlambatnya pendistribusian pupuk, Kartianus juga menyoroti tidak optimalnya kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di kecamatan Reok Barat dalam menyusun RDKK. Sehingga, pupuk yang disalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan petani.
Baca Juga: Isu Pupuk Subsidi Langka di Kabupaten Manggarai, Ini Penjelasan Pihak Distributor
“Peran Penyuluh Pertanian Lapangan tidak ada, misalnya waktu saya melakukan reses, banyak masukan dari masyarakat di desa Lemarang, desa Nggalak, desa To’e dan beberapa desa lainnya, menurut masyarakat, PPL itu tidak pernah datang ke lapangan dan bahkan PPL di desa To’e itu hanya minta data ke teman kerjanya dikarenakan petugas itu tinggal di Ruteng,” Jelas Politisi PKB Kartianus Durun.
Selain itu, Ia mendesak pemda memperbaiki tata kelola pengadaan pupuk dan berharap pemda meningkatkan pengawasan pada pendistribusian pupuk agar tepat sasaran.
“Kita berharap kinerja pemda ini juga baiklah kedepannya supaya masyarakat petani dan pengecer tidak saling menyalahkan,” ujarnya.
Tanggapan anggota DPRD ini muncul pasca mengikuti reses dibeberapa desa di kecamatan Reok Barat. Ia menceritakan petani di kecamatan Reok Barat sudah sangat resah dengan lambannya pendistribusian pupuk oleh distributor ke pengecer, sementara para petani sudah membayar pupuk subsidi tersebut ke pengecer awal januari.
